Beberapa minggu terakhir isu ekonomi menjadi isu terpanas di negeri ini. Setidaknya ini menjadi gambaran fokus pemerintah untuk segera menyelesaikan isu tersebut untuk mencapai target kesejahteraan rakyat. Tetapi apakah ekonomi adalah isu utama yang paling menjanjikan kesejahteraan bagi bangsa kita? Tunggu dulu! Kita terlampau jauh untuk mengatakan bahwa ekonomi adalah faktor utama penentu kesejahteraan negeri ini.

Kita telah melupakan isu-isu yang lebih riil dan tak kalah mendesak disamping isu-isu ekonomi yang kabur dan sangat normatif. Kita tidak bisa menafikan bahwa ekonomi adalah sebagian kecil faktor penentu kesejahteraan bangsa kita. Kita tidak bisa mengesampingkan isu-isu seperti kependudukan, pendidikan,kesehatan, politik luar maupun dalam negeri, dan hankam yang kesemuanya juga sangat menentukan kesejahteraan bangsa dan menjadi dasar dari kekuatan ekonomi itu sendiri.

1. Isu Kependudukan

Saat memasuki era orde baru (orba) kita dianggap sebagai negara yang berhasil mengendalikan tingkat kelahiran. Tetapi setelah reformasi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak mampu menjalankan perannya seperti dulu. Dan kitapun dihadapkan oleh masalah yang besar. Jika pertumbuhan penduduk masih seperti sekarang ini, diperkirakan pada tahun 2050 penduduk Indonesia akan menjadi 300 juta jiwa (yang semula 200 juta jiwa).

Jika sudah terjadi pertumbuhan penduduk yang tidak sehat, maka kita akan dihadapkan dengan beberapa masalah besar sekaligus, diantaranya bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan, bagaimana menyediakan fasilitas dan jaminan kesehatan, dan bagaimana memfasilitasi pendidikan mereka?

Kondisi ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pemerintahnya tetapi lebih ditentukan oleh rakyatnya. Jika penduduk tidak bisa memperoleh pendidikan,kesehatan dan lapangan kerja yang layak jangan harap kondisi ekonomi akan membaik.

2. Isu Pendidikan

• sarana dan prasarana pendidikan yang tidak mendukung
• kurangnya profesionalitas guru
• rendahnya kesejahteraan guru
• belum meratanya pendidikan yang layak bagi seluruh daerah di Indonesia
• belum sesuainya pendidikan dengan karakter daearah-daerah dan karakter Indonesia

Kelima poin di atas merupakan faktor yang paling menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Dari 5 poin di atas, rendahnya kesejahteraan guru adalah faktor yang paling mempengaruhi kualitas pendidikan. Berdasarkan survei FGII (Federasi Guru Independen Indonesia), idealnya seorang guru menerima gaji bulanan serbesar Rp 3 juta rupiah. Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5 juta; guru bantu Rp 460 ribu; dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam. Dengan pendapatan seperti itu, terang saja, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, pedagang buku, pedagang makanan kecil, dan pekerjaan sampingan lainnya.

Apakah seorang guru dengan pekerjaan sampingan tersebut dapat berkonsentrasi untuk mengajar, yang di lain pihak ia juga dibebani tanggungan untuk menghidupi keluarganya yang serba kurang atau pas-pasan? Para guru akan cenderung memilih menghidupi keluarganya ketimbang mengabdi untuk mengajar tetapi tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan pengabdiannya.

Oleh karena itu, kesejahteraan para guru harus lebih diperhatikan. Pengabdian merekalah yang akan melahirkan generasi-generasi muda penerus bangsa ini. Jika kualitas pendidikan buruk, jauh dari harapan bagi generasi muda tersebut untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik.

3. Isu Kesehatan

Kita ambil satu kasus yang terjadi di Jombang, Jawa Timur. Setelah Ponari membuka praktek pengobatan alternatif, masyarakat sekitar lebih memilih berobat ke Ponari ketimbang ke puskesmas atau rumah sakit. Bahkan ratusan orang dari luar kota dan luar pulau berbondong-bondong ke Jombang untuk mendapatkan pengobatan.

Ini bukan suatu fenomena. Tetapi memang masyarakat Indonesia merasa tidak mendapatkan fasilitas dan jaminan kesehatan yang memadahi. Memadahi disini termasuk biaya yang terjangkau dan pelayanan yang baik.

Singkatnya, apakah bisa bekerja dengan baik jika orang yang bekerja itu “sakit-sakitan”? Apakah ekonomi bisa tumbuh apabila tidak ada orang yang bekerja dikarenakan sakit??

4. Isu Hankam

Jatuhnya pesawat TNI AU jenis Hercules C-130/A-1325 dan beroperasinya kapal perang Malaysia di perairan blok Ambalat adalah 2 hal yang menjadi sinyal merah dunia pertahanan dan keamanan nasional kita.

Kecelakaan Alutsista

Mungkin tahun 2009 ini adalah tahun berduka bagi kita khususnya anggota TNI. Bagaimana tidak, tahun ini tercatat sedikitnya 76 anggota TNI meninggal dunia akibat kecelakaan terkait alutsista (awak peralatan utama sistem persenjataan).

Kita ambil data sejak tahun 2006. Pada tahun 2006 tercatat 2 orang prajurit yang tewas, tahun 2007 sebanyak 4 prajurit tewas, tahun 2008 sebanyak 19 prajurit tewas, dan tahun 2009 sebanyak 76 prajurit yang tewas. Kita lihat grafik peningkatan jumlah prajurit yang tewas pada 4 tahun terakhir. Tetapi ini sangat ironis dengan anggaran yang dikeluarkan negara untuk pertahanan kita yang tiap tahun justru semakin menurun. Tahun 2007 anggaran untuk pertahanan sebesar 32,7 T; tahun 2008 sebesar 13,9 T; tahun 2009 12,2 T. Kita melihat terjadi pemangkasan anggaran dari tahun ke tahun 3 tahun terakhir. Mengapa semakin banyaknya kecelakaan, semakin banyaknya korban, tetapi anggaran pertahanan kita malah dipangkas?

Kita tidak bisa kehilangan terus-menerus para prajurit terbaik kita. Terlebih mereka mati karena kecelakaan yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Seandainya mayat bisa bicara, mereka akan geram! Mereka lebih memilih mati dalam perang menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa ini ketimbang mati karena kecelakaan yang tidak perlu terjadi.

Beroperasinya kapal-kapal asing di perairan Indonesia

Beberapa hari yang lalu kita sempat memanas karena (lagi-lagi) ulah negara sahabat kita, Malaysia. Kapal perang Diraja Malaysia KDU-3508 ber-manuver di wilayah perbatasan RI di perairan Blok Ambalat. Belum genap seminggu, 17 kapal perang Diraja Malaysia kembali beroperasi di wilayah yang sama. Jika ditotal, sejak awal Januari 2009 lalu kapal Malaysia sedikitnya sudah 9 kali menerabas wilayah Indonesia.

Tak hanya lewat laut, Malaysia juga menerabas wilayah Indonesia lewat udara. KRI Untung Surapati dan KRI Hasanuddin mendeteksi satu helikopter dan satu pesawat
Beechcraft jenis intai maritim milik Malaysia memasuki wilayah udara Indonesia.

Ini bukan persoalan tindakan provokatif, ini adalah masalah kedaulatan, harkat, dan martabat bangsa kita.

Seharusnya sudah tidak bisa lagi mereka menggunakan ketidaksengajaan sebagai alasan mereka untuk beroperasi di wilayah perbatasan tersebut. Tidak ada ketidaksengajaan yang dilakukan berulang-ulang, apalagi di tempat yang sama. Pasti ada misi tertentu yang hendak mereka jalankan. Inilah tugas para prajurit kita (khususnya) untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah negara ini. Pemerintah harus bisa memfasilitasinya demi tercapainya kedaulatan Indonesia seutuhnya.

Wilayah negara ini adalah mutlak adanya. Tidak bisa ditawar dan Haram untuk dinegosiasikan. Apalagi sampai diberikan. Bukan lagi kedaulatan yang dipertanyakan, tetapi harga diri bangsa kita.

Dilain soal operasi militer Malaysia, negara kita menderita kerugian sekitar 20T per tahunnya karena penangkapan ikan liar (illegal fishing) oleh asing. Betapa mudahnya kekayaan laut kita ini dicuri. Dua puluh triliun adalah jumlah yang sangat besar. Bagaimana jika 20 T itu dialokasikan untuk operasi wilayah laut Indonesia, dengan harapan tidak ada lagi penangkapan liar.

-

Setidaknya hankam adalah isu yang tidak kalah pentingnya dari isu ekonomi. Ketahanan Nasional tidak bisa dikesampingkan. Kekuatan suatu bangsa juga menentukan kesejahteraannya. Bagaimana bangsa bisa kuat tanpa adanya stabilitas dan ketahanan nasional yang kuat pula?

. . .

Meskipun ekonomi adalah isu utama di negeri ini, bukan berarti kita bisa melalaikan isu-isu yang lain. Di sini ekonomi bukan merupakan isu tunggal penentu kesejahteraan -yang berarti penyelesaian isu ekonomi adalah penyelesaian permasalahan bangsa secara keseluruhan. Kesejahteraan juga ditentukan oleh faktor-faktor non-ekonomi yang sangat berkaitan erat dengan ekonomi itu sendiri. Kita menyadari akan hal itu. Akan tetapi dalam beberapa minggu terakhir ini kita malah sibuk membahas isu-isu ekonomi yang tidak penting. Misalnya diskusi dan kajian tentang neoliberal yang marak di lembaga-lembaga formal maupun non-formal. Bukankah ini sesuatu yang tidak relevan? Ini bukan suatu solusi.

Kita masih punya isu-isu lainnya yang lebih layak dan mendesak untuk dicarikan solusinya. Yang kesemuanya berkaitan erat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional yang telah kita cita-citakan sejak republik ini didirikan.