“Setelah hampir lima tahun (seakan) dilupakan, kasus ambalat kembali panas setelah beroperasinya kapal perang Diraja Malaysia. Kedua negara (Indonesia dan Malaysia) saling klaim terhadap wilayah lautnya di Ambalat. Kedaulatan siapakah?”
Begitu media menyampaikan kabar dari ambalat, nasionalisme bangsa Indonesia langsung bangkit. Tanpa berfikir panjang apa duduk permasalahannya, mereka langsung berteriak “Pertahankan kedaulatan!” saat ada isu akan ada yang mengusik kedaulatan negeri ini. Bahkan tak sedikit dari mereka yang menawarkan diri menjadi relawan perang di Ambalat. Setidaknya itu dapat menepis anggapan bahwa bangsa Indonesia sudah tidak peduli lagi terhadap negaranya.
Terlepas dari nasionalisme, sebenarnya apa substansi masalah dari kasus ambalat ini?
Sengketa Wilayah Laut
Menurut perspektif ‘hukum internasional’, saling klaim secara sepihak antara Indonesia dan Malaysia ini berarti wilayah laut yang menjadi objek sengketa belum secara sah di tangan Indonesia maupun Malaysia.
Tetapi bukan berarti patroli kapal Malaysia di wilayah Ambalat dibenarkan. Malaysia tetap dilarang memasuki wilayah Ambalat dikarenakan Indonesia sudah terlebih dulu menguasai wilayah laut Ambalat. Dalam konteks ini, wilayah laut Ambalat yang ada di bawah penguasaan Indonesia merupakan status quo. Malaysia tentunya tidak boleh merusak status quo ini sebelum tercapai kesepakatan dengan Indonesia sebagai penyelesaian sengketa.
Menurut hukum internasional, penyelesaian sengketa wilayah dua negara atau lebih harus menggunakan penyelesaian secara damai. Oleh karena itu tidak dibenarkan perolehan wilayah dengan cara kekerasan atau perang. Dengan kata lain wilayah yang berhasil diperoleh dengan kekerasan tersebut dianggap tidak sah dan tidak diakui oleh internasional. Lain hal jika negara tersebut berperang untuk mempertahankan wilayahnya. Jadi harus dibedakan antara “memperoleh wilayah” dan “mempertahankan wilayah”.
Mengapa Indonesia memilih untuk tidak buru-buru membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional (MI)? Mungkin ini adalah sikap yang harus kita apresiasi. Kita tidak akan buru-buru menyelesaikan sengketa yang akan berujung pada penyesalan. Jika kita membawa kasus ini ke MI, konsekuensinya MI lah yang mengambil kebijakan dan keputusan. Tentu saja kita tidak mau merasakan penyesalan untuk kedua kali sejak kita kehilangan Sipadan-Ligitan oleh putusan MI. Kita lebih baik menyelesaikan soal kedaulatan ini dengan jalan diplomasi dua negara karena kita sendiri yang menentukan dan mendapatkan kedaulatan itu.
Tindakan Provokatif & Penyelesaian Sengketa dengan Perang
Kita lihat pasal 2 ayat 2 huruf (a) - (d) dan pasal 24 ayat 2 ASEAN Charter;
Article 2 (2), (a)-(d)
(b) Shared commitment and collective responsibility in enhancing regional peace, security, and prosperity;
(c) Renunciation of aggression and of the threat or use of force or other actions in any manner inconsistent with international law;
(d) Reliance on peaceful settlement of disputes;
Article 24 (2)
Disputes which do not concern the interpretation or application of any ASEAN instrument shall be resolved peacefully in accordance with the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia and its rules of procedure.
Dalam huruf (b) disebutkan komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian (peace) dan keamanan (security). Tindakan provokasi tentara laut Diraja Malaysia dinilai tidak kooperatif dalam komitmen untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan. Tindakan provokasi tersebut akan menimbulkan rasa tidak aman dan mengancam perdamaian.
Dalam huruf (c) kita lihat frasa the threat dan force. Beroperasinya kapal perang Diraja Malaysia tersebut sudah bisa dianggap sebagai ancaman (the threat) dengan menggunakan kekuatan/kekerasan (use of force). Dan tindakan Malaysia ini memenuhi kualifikasi inconsistent with international law (tidak sesuai dengan hukum internasional) karena dalam hukum internasional walaupun wilayah Ambalat masih status quo, Malaysia tidak berhak mengusik wilayah tersebut karena sudah dikuasai oleh Indonesia.
Dalam pasal 2(2) huruf (d) dan pasal 24(2) telah disebutkan dengan tegas bahwa penyelesaian sengketa mengedepankan cara damai bahkan menurut pasal 24 (2) penyelesaian sengketa wajib diselesaikan dengan damai sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) dan aturan-aturan pelaksanaannya. Dengan demikian kita harus berfikir ulang untuk menyelesaikannya dengan cara perang. Bisa jadi Malaysia menunggu blunder kita untuk menggunakan kekuatan/kekerasan terlebih dulu. Dan tindakan provokasi tersebut bisa jadi adalah sebagai umpan mereka untuk menyulut emosi kita.
Seharusnya di masa perundingan/diplomasi Indonesia dan Malaysia ini, kita harus tetap dingin. Nasionalisme itu tetap perlu, dengan syarat tidak melanggar apa-apa yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Perang harus menjadi jalan terakhir. Selama kita bisa mengupayakan diplomasi dan jalan damai, kenapa tidak?
…
]]>
Beberapa minggu terakhir isu ekonomi menjadi isu terpanas di negeri ini. Setidaknya ini menjadi gambaran fokus pemerintah untuk segera menyelesaikan isu tersebut untuk mencapai target kesejahteraan rakyat. Tetapi apakah ekonomi adalah isu utama yang paling menjanjikan kesejahteraan bagi bangsa kita? Tunggu dulu! Kita terlampau jauh untuk mengatakan bahwa ekonomi adalah faktor utama penentu kesejahteraan negeri ini.
Kita telah melupakan isu-isu yang lebih riil dan tak kalah mendesak disamping isu-isu ekonomi yang kabur dan sangat normatif. Kita tidak bisa menafikan bahwa ekonomi adalah sebagian kecil faktor penentu kesejahteraan bangsa kita. Kita tidak bisa mengesampingkan isu-isu seperti kependudukan, pendidikan,kesehatan, politik luar maupun dalam negeri, dan hankam yang kesemuanya juga sangat menentukan kesejahteraan bangsa dan menjadi dasar dari kekuatan ekonomi itu sendiri.
1. Isu Kependudukan
Saat memasuki era orde baru (orba) kita dianggap sebagai negara yang berhasil mengendalikan tingkat kelahiran. Tetapi setelah reformasi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak mampu menjalankan perannya seperti dulu. Dan kitapun dihadapkan oleh masalah yang besar. Jika pertumbuhan penduduk masih seperti sekarang ini, diperkirakan pada tahun 2050 penduduk Indonesia akan menjadi 300 juta jiwa (yang semula 200 juta jiwa).
Jika sudah terjadi pertumbuhan penduduk yang tidak sehat, maka kita akan dihadapkan dengan beberapa masalah besar sekaligus, diantaranya bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan, bagaimana menyediakan fasilitas dan jaminan kesehatan, dan bagaimana memfasilitasi pendidikan mereka?
Kondisi ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pemerintahnya tetapi lebih ditentukan oleh rakyatnya. Jika penduduk tidak bisa memperoleh pendidikan,kesehatan dan lapangan kerja yang layak jangan harap kondisi ekonomi akan membaik.
2. Isu Pendidikan
- sarana dan prasarana pendidikan yang tidak mendukung
- kurangnya profesionalitas guru
- rendahnya kesejahteraan guru
- belum meratanya pendidikan yang layak bagi seluruh daerah di Indonesia
- belum sesuainya pendidikan dengan karakter daearah-daerah dan karakter Indonesia
Kelima poin di atas merupakan faktor yang paling menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Dari 5 poin di atas, rendahnya kesejahteraan guru adalah faktor yang paling mempengaruhi kualitas pendidikan. Berdasarkan survei FGII (Federasi Guru Independen Indonesia), idealnya seorang guru menerima gaji bulanan serbesar Rp 3 juta rupiah. Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5 juta; guru bantu Rp 460 ribu; dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam. Dengan pendapatan seperti itu, terang saja, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, pedagang buku, pedagang makanan kecil, dan pekerjaan sampingan lainnya.
Apakah seorang guru dengan pekerjaan sampingan tersebut dapat berkonsentrasi untuk mengajar, yang di lain pihak ia juga dibebani tanggungan untuk menghidupi keluarganya yang serba kurang atau pas-pasan? Para guru akan cenderung memilih menghidupi keluarganya ketimbang mengabdi untuk mengajar tetapi tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan pengabdiannya.
Oleh karena itu, kesejahteraan para guru harus lebih diperhatikan. Pengabdian merekalah yang akan melahirkan generasi-generasi muda penerus bangsa ini. Jika kualitas pendidikan buruk, jauh dari harapan bagi generasi muda tersebut untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik.
3. Isu Kesehatan
Kita ambil satu kasus yang terjadi di Jombang, Jawa Timur. Setelah Ponari membuka praktek pengobatan alternatif, masyarakat sekitar lebih memilih berobat ke Ponari ketimbang ke puskesmas atau rumah sakit. Bahkan ratusan orang dari luar kota dan luar pulau berbondong-bondong ke Jombang untuk mendapatkan pengobatan.
Ini bukan suatu fenomena. Tetapi memang masyarakat Indonesia merasa tidak mendapatkan fasilitas dan jaminan kesehatan yang memadahi. Memadahi disini termasuk biaya yang terjangkau dan pelayanan yang baik.
Singkatnya, apakah bisa bekerja dengan baik jika orang yang bekerja itu “sakit-sakitan”? Apakah ekonomi bisa tumbuh apabila tidak ada orang yang bekerja dikarenakan sakit??
4. Isu Hankam
Jatuhnya pesawat TNI AU jenis Hercules C-130/A-1325 dan beroperasinya kapal perang Malaysia di perairan blok Ambalat adalah 2 hal yang menjadi sinyal merah dunia pertahanan dan keamanan nasional kita.
Kecelakaan Alutsista
Mungkin tahun 2009 ini adalah tahun berduka bagi kita khususnya anggota TNI. Bagaimana tidak, tahun ini tercatat sedikitnya 76 anggota TNI meninggal dunia akibat kecelakaan terkait alutsista (awak peralatan utama sistem persenjataan).
Kita ambil data sejak tahun 2006. Pada tahun 2006 tercatat 2 orang prajurit yang tewas, tahun 2007 sebanyak 4 prajurit tewas, tahun 2008 sebanyak 19 prajurit tewas, dan tahun 2009 sebanyak 76 prajurit yang tewas. Kita lihat grafik peningkatan jumlah prajurit yang tewas pada 4 tahun terakhir. Tetapi ini sangat ironis dengan anggaran yang dikeluarkan negara untuk pertahanan kita yang tiap tahun justru semakin menurun. Tahun 2007 anggaran untuk pertahanan sebesar 32,7 T; tahun 2008 sebesar 13,9 T; tahun 2009 12,2 T. Kita melihat terjadi pemangkasan anggaran dari tahun ke tahun 3 tahun terakhir. Mengapa semakin banyaknya kecelakaan, semakin banyaknya korban, tetapi anggaran pertahanan kita malah dipangkas?
Kita tidak bisa kehilangan terus-menerus para prajurit terbaik kita. Terlebih mereka mati karena kecelakaan yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
Seandainya mayat bisa bicara, mereka akan geram! Mereka lebih memilih mati dalam perang menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa ini ketimbang mati karena kecelakaan yang tidak perlu terjadi.
Beroperasinya kapal-kapal asing di perairan Indonesia
Beberapa hari yang lalu kita sempat memanas karena (lagi-lagi) ulah negara sahabat kita, Malaysia. Kapal perang Diraja Malaysia KDU-3508 ber-manuver di wilayah perbatasan RI di perairan Blok Ambalat. Belum genap seminggu, 17 kapal perang Diraja Malaysia kembali beroperasi di wilayah yang sama. Jika ditotal, sejak awal Januari 2009 lalu kapal Malaysia sedikitnya sudah 9 kali menerabas wilayah Indonesia.
Tak hanya lewat laut, Malaysia juga menerabas wilayah Indonesia lewat udara. KRI Untung Surapati dan KRI Hasanuddin mendeteksi satu helikopter dan satu pesawat
Beechcraft jenis intai maritim milik Malaysia memasuki wilayah udara Indonesia.
Ini bukan persoalan tindakan provokatif, ini adalah masalah kedaulatan, harkat, dan martabat bangsa kita.
Seharusnya sudah tidak bisa lagi mereka menggunakan ketidaksengajaan sebagai alasan mereka untuk beroperasi di wilayah perbatasan tersebut. Tidak ada ketidaksengajaan yang dilakukan berulang-ulang, apalagi di tempat yang sama. Pasti ada misi tertentu yang hendak mereka jalankan. Inilah tugas para prajurit kita (khususnya) untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah negara ini. Pemerintah harus bisa memfasilitasinya demi tercapainya kedaulatan Indonesia seutuhnya.
Wilayah negara ini adalah mutlak adanya. Tidak bisa ditawar dan Haram untuk dinegosiasikan. Apalagi sampai diberikan. Bukan lagi kedaulatan yang dipertanyakan, tetapi harga diri bangsa kita.
Dilain soal operasi militer Malaysia, negara kita menderita kerugian sekitar 20T per tahunnya karena penangkapan ikan liar (illegal fishing) oleh asing. Betapa mudahnya kekayaan laut kita ini dicuri. Dua puluh triliun adalah jumlah yang sangat besar. Bagaimana jika 20 T itu dialokasikan untuk operasi wilayah laut Indonesia, dengan harapan tidak ada lagi penangkapan liar.
-
Setidaknya hankam adalah isu yang tidak kalah pentingnya dari isu ekonomi. Ketahanan Nasional tidak bisa dikesampingkan. Kekuatan suatu bangsa juga menentukan kesejahteraannya. Bagaimana bangsa bisa kuat tanpa adanya stabilitas dan ketahanan nasional yang kuat pula?
. . .
Meskipun ekonomi adalah isu utama di negeri ini, bukan berarti kita bisa melalaikan isu-isu yang lain. Di sini ekonomi bukan merupakan isu tunggal penentu kesejahteraan -yang berarti penyelesaian isu ekonomi adalah penyelesaian permasalahan bangsa secara keseluruhan. Kesejahteraan juga ditentukan oleh faktor-faktor non-ekonomi yang sangat berkaitan erat dengan ekonomi itu sendiri. Kita menyadari akan hal itu. Akan tetapi dalam beberapa minggu terakhir ini kita malah sibuk membahas isu-isu ekonomi yang tidak penting. Misalnya diskusi dan kajian tentang neoliberal yang marak di lembaga-lembaga formal maupun non-formal. Bukankah ini sesuatu yang tidak relevan? Ini bukan suatu solusi.
Kita masih punya isu-isu lainnya yang lebih layak dan mendesak untuk dicarikan solusinya. Yang kesemuanya berkaitan erat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional yang telah kita cita-citakan sejak republik ini didirikan.
]]>
-
1. Susilo Bambang Yudhoyono & Boediono
Partai politik pengusung: Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, Partai RepublikaN, Partai Patriot, PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai PIB, Partai PDI.
Jargon: SBY - Boediono
Nama : Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono
Lahir : Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949
Jabatan : Presiden Republik Indonesia
Pangkat terakhir : Jenderal TNI (25 September 2000)
-
Nama : Prof. Dr. Boediono
Lahir : Blitar, Jawa Timur, 25 Februari 1943
Agama : Islam
Pendidikan :
S1: Bachelor of Economics (Hons.), University of Western Australia (1967)
S2: Master of Economics, Monash University, Melbourne, Australia (1972)
S3: Doktor Ekonomi Bisnis Wharton School University of Pennsylvania, AS 1979
Pekerjaan :
Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu (2005-2009)
Menteri Keuangan Kabinet Gotong Royong (2001-2004)
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999)
Direktur I Bank Indonesia Urusan Operasi dan Pengendalian Moneter (1997-1998)
Direktur III Bank Indonesia Urusan Pengawasan BPR (1996-1997)
Dosen Fakultas Ekonomi UGM
-
Nama : Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
Lahir : Watampone, 15 Mei 1942
Agama : Islam
Jabatan: Wakil Presiden RI (2004-2009)
-
Lahir : Yogyakarta, 4 April 1947
Pangkat : Jenderal TNI 1997
Karir Militer :
Pangdam Jaya 1994-1996
Panglima Kostrad 1996-1997
Kepala Staf Angkatan Darat 1997-1998
Panglima ABRI 1998-1999
Menteri :
Menhankam/Pangab 1998 (Kabinet Pembangunan VII)
Menhamkan/Pangab/Pang TMI 1998-1999 (Kabinet Reformasi Pembangunan-Habibie)
Menko Polkam, 1999-2000 (Kabinet Persatuan Nasional-Gus Dur)
-
Nama : Dr (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri
Nama Lengkap : Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri
Lahir : Yogyakarta, 23 Januari 1947
Agama : Islam
Karir :
Presiden Ke-5 RI (2001 - 2004)
Wakil Presiden RI (1999- 2001)
Anggota DPR/MPR RI (1999)
Anggota DPR/MPR RI (1987-1992)
Organisasi :
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, April 2000-2005 dan 2005-2009
-
Lahir : Jakarta, 17 Oktober 1951
Agama : Islam
Pendidikan :
SMA - American School In London, U.K. (1969)
Akabri Darat Magelang (1970-1974)
Sekolah Staf Dan Komando TNI-AD
Jabatan :
Komandan Peleton Para Komando Group-1 Kopassandha (1976)
Komandan Kompi Para Komando Group-1 Kopassandha (1977)
Wakil Komandan Detasemen–81 Kopassus (1983-1985)
Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad (1985-1987)
Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad (1987-1991)
Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17/Kujang I/Kostrad (1991-1993)
Komandan Group-3/Pusat Pendidikan Pasukan Khusus
(1993-1995)
Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus (1994)
Komandan Komando Pasukan Khusus (1995-1996)
Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (1996-1998)
Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat (1998)
Komandan Sekolah Staf Dan Komando ABRI (1998)
Jabatan Sekarang :
Ketua Umum HKTI periode 2004-2009
Komisaris Perusahaan Migas Karazanbasmunai di Kazakhstan
President Dan Ceo PT Tidar Kerinci Agung (Perusahaan Produksi Minyak Kelapa Sawit), Jakarta, Indonesia
President Dan Ceo PT Nusantara Energy (Migas, Pertambangan, Pertanian, Kehutanan Dan Pulp) Jakarta, Indonesia
President Dan Ceo PT Jaladri Nusantara (Perusahaan Perikanan) Jakarta, Indonesia
-
Penyusunan & Pemutakhiran daftar pemilih (15 Februari-9 Juni)
a. Pemutakhiran daftar pemilih sementara: 15 Februari-14 Maret
b. Pengumuman daftar pemilih sementara: 15-22 Maret
c. Perbaikan daftar pemilih sementara: 23-30 Maret
d. Penetapan daftar pemilih tingkat nasional: 22 April-9 Juni
Pencalonan
a. Pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan tim kampanye beserta rekening khusus: 10-16 Mei
b. Verifikasi administrasi: 11-17 Mei
c. Pengumuman verifikasi administrasi: 18 Mei
d. Perbaikan kelengkapan persyaratan: 18-25 Mei
e. Verifikasi ulang: 26 Mei
f. Pengumuman hasil verifikasi: 24-27 Mei
g. Pengajuan calon pengganti: 28 Mei-2 Juni
h. Verifikasi calon pengganti: 3-6 Juni
i. Pengumuman verifikasi calon pengganti: 3-7 Juni
j. Penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut: 8-9 Juni
Kampanye: 12 Juni-5 Juli
Masa tenang: 6-8 Juli
Pemungutan suara: 8 Juli
Penetapan dan pengumuman hasil pemilihan putaran pertama: 25 Juli
Penyelesaian Sengketa hasil: 26 Juli-7 Agustus
Pemilihan Putaran Kedua *
Kampanye tahap dua: 1-4 September
Pemungutan suara: 8 September
Penetapan dan pengumuman hasil putaran kedua: 25-26 September
Pengajuan sengketa hasil: 26 September-7 Oktober
Pelantikan presiden: 20 Oktober 2009
Indonesian modern art is an adaptation of modern art in other parts of the world, flavored with Indonesian cultural influences. Modern Indonesian art is often traced to the formation, in 1937, of the Union of Indonesian Artists, or Persagi (Persatuan Ahli Gambar Indonesia), and to important artists of the time such as Sudjojono. Artists were important in the nationalist movement in the 1930s and 1940s.
Indonesian artists clustered around several institutions such as the Taman Ismail Marzuki Art Center in Jakarta, a center of avant-garde art in the 1970s. The painter Djoko Pekik is known for his hard-edged expressionist paintings of the problems of daily life in Indonesia, particularly for the poor. The New Art Movement (Gerakan Seni Rupa Baru) in the 1970s and 1980s emphasized making art relevant to society by examining socioeconomic problems. Practitioners of this art included Hardi, Nanik Mirna, Jim Supangket, Dedi Eri Supria, Gendut Riyanto, Haris Purnama, and Bonyong Munni Ardhi. Contemporary artists such as Heri Dono, Agus Suwage, Tisna Sanjaya, and Arahmaiani create daring depictions of Indonesia’s social issues. Basuki Resobowo paints somber scenes from contemporary Indonesia, often based on themes of struggle and resistance. The more liberal environment in Indonesia since May 1998 has brought a surge of contemporary paintings dealing with these topics, which were forbidden during the Suharto era. Many of Indonesia’s contemporary artists, such as Basuki Resobowo, spent long periods in exile during Suharto’s rule.
Indonesia has a long and grand architectural tradition. Indian influence is evident in the large Buddhist monument of Borobudur and the Hindu temple of Prambanan, both in central Java. Borobudur is Indonesia’s most famous tourist attraction. Built in the 9th century, it is a representation of the Buddhist vision of the cosmos. Prambanan, the largest Hindu temple complex in Java, was built during the 8th and 10th centuries. Arabic and Chinese Muslims have influenced the architectural style of mosques throughout Java.
The government, with international aid, has worked to preserve much of its architectural heritage, including Borobudur. Some sites, however, are threatened by rapid economic development. Meanwhile, many of the new structures in Jakarta, particularly in the city’s business center, show the modernist and postmodernist influences of contemporary architecture. Indonesian architect Soejoedi Wirjoatmodjo has played a prominent role in modern designs.
Source:
National Geographic
Microsoft Encarta
Wikipedia Indonesia
Indonesian Tourism
]]>
Tiga pasang Calon Presiden dan Wakil Presiden telah mendaftarkan diri ke KPU. Kini sudah sangat jelas wajah-wajah calon pemimpin bangsa kita yang akan datang.
“Sudah saatnya-lah bagi kita untuk mengenal, menimbang, dan menentukan, siapakah yang terbaik diantara mereka.”
Peluang
Meraba-raba soal peluang, secara matematis Pasangan SBY-Boediono -yang didukung Partai Demokrat, PKS, PKB, PAN, PPP dan 18 partai gurem gagal PT lainnya- diperkirakan bakal menang dengan mudah. Ditambah lagi elektabilitas SBY yang terus melambung. Bahkan menurut survey, SBY dipasangkan dengan siapapun tingkat elektabilitasnya masih relatif tinggi. Tetapi bukan berarti tak ada jalan bagi calon-calon lain untuk mengalahkan SBY di pilpres awal juli nanti.
Lain matematik lain politik.
Peluang pesaing SBY itu ada, bahkan “sangat” ada. Tetapi peluang itu tidak muncul dengan cara cercaan, fitnah, dan menyombongkan diri. Tetapi bagaimana para calon bisa lebih mengambil simpati rakyat dengan menawarkan janji-janji yang dikemas dengan baik, elegan dan realistis. Tidak hanya janji-janji kosong yang membodohi dan membutakan rakyat agar mau memilihnya.
Dengan kata lain, masing-masing pasangan, termasuk SBY-Boediono, mempunyai peluang relatif sama dengan kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing.
SBY-Boediono
-
-
-
Tak bisa dipungkiri lagi, pasangan SBY-Boediono sudah di atas angin. Didukung partai pemenang pemilu legislatif, 4 partai papan tengah dan 18 partai gagal PT lainnya membuat pasangan ini sudah sangat percaya diri menghadapi hajatan 8 Juli nanti. Bagaimana tidak, popularitas SBY yang terus melambung, ditambah lagi dukungan partai-partai yang jika ditotal mencapai 49% suara (mengalahkan pasangan-pasangan Mega dan JK yang masing-masing 18% suara). Belum lagi dukungan-dukungan dari puluhan lembaga non-parpol lainnya. Tak ayal pasangan ini sudah dapat mencium aroma kemenangan pada pemilihan presiden nanti.
Dengan popularitas dan dukungan yang luar biasa itu bukan berarti pasangan SBY-Boediono ini tidak bermasalah. Boediono, yang tidak diduga-duga sebelumnya, dipinang SBY untuk mendampinginya menempati kursi wapres. Boediono, sempat mendapat resistansi luar biasa dari partai-partai koalisi Demokrat maupun para pendukung SBY. Kebanyakan dikarenakan Boediono merupakan seorang professional yang jauh dari kehidupan politik dan bukan dari kelompok yang mempunyai basis massa. Padahal sebelumnya diharapkan wapres pendamping SBY adalah dari parpol koalisinya yang sudah teruji kemampuan politiknya.
Selain itu, isu-isu penganut setia sistem ekonomi liberal sangat melekat pada diri Boediono. Hal inilah yang akan dijadikan “sasaran tembak” bagi pasangan-pasangan lain yang lebih berorientasi pada sistem ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan sektor riil.
Selain itu, yang melemahkan pasangan ini adalah tidak terwakilinya figur Jawa dan non-Jawa. SBY dan Boediono sendiri bahkan berasal dari satu propinsi, yakni Jawa Timur.
Dilain pihak, SBY-Boediono lah pasangan yang dianggap paling ideal. Komitmen, chemistry, sinergitas dan sesuai kebutuhan adalah yang terpenting ketimbang figur dan latar belakang calon. Selalu santun, menjaga lisan dan berwibawa akan menjadikan nilai tambah tersendiri bagi pasangan ini.
Megawati-Prabowo
-
-
-
Pasangan Megawati-Prabowo adalah salah satu pesaing SBY-Boediono yang paling optimis bisa menang. Jargon ekonomi kerakyatan dan pelopor sembako murah terbukti efektif mengambil hati rakyat. Figur Soekarno juga melekat pada diri Megawati. Figur Soekarno inilah yang turut mendongkrak popularitas Megawati terutama dari kalangan tua. Sedangkan Prabowo, calon wapresnya yang dinilai sudah satu platform sejak awal dan sama-sama penggagas perubahan bangsa- pada sistem ekonomi khususnya. Ditambah lagi sokongan finansial yang sangat kuat untuk membiayai kampanye pilpres mendatang.
Tetapi keputusan megawati menaruhkan pilihan kepada Prabowo menjadi sebuah pertaruhan. Prabowo yang sering dikaitkan dengan penculikan aktivis HAM tahun 97-98 silam menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Megawati, meskipun bukan merupakan ancaman yang serius bagi popularitas pasangan. Tetapi ini tugas yang cukup berat bagi Megawati untuk membersihkan nama Prabowo terutama di kalangan aktivis sendiri.
Untuk itu Pasangan Megawati-Prabowo harus pandai-pandai merumuskan agenda perubahan yang benar-benar visioner realistis dan tidak hanya mengandalkan figur Soekarno serta janji-janji sembako murah.
Akankah blok “haluan perubahan” Megawati-Prabowo bisa mengalahkan blok “lanjutkan” dari SBY-Boediono?
JK-Wiranto
-
-
-
Tegas-Tangkas-Progresif, itulah gambaran Raja Bugis Jusuf Kalla. Dengan karakter Kalla yang seperti itulah dia menjanjikan perubahan bangsa yang lebih cepat. Kalla dianggap yang paling responsif dalam menjalankan pemerintahan dibandingkan SBY yang dianggap terlalu berhati-hati dan lamban dalam mengambil keputusan. Bahkan mengklaim bahwa dia adalah kunci sukses dibalik keberhasilan pemerintahan SBY.
Mungkin karakter itu bisa menjadi alternatif bagi pemimpin Indonesia yang selama ini lebih ke figur seorang Jawa yang kalem, hati-hati, santun dan selalu menjaga citra. Tetapi persoalannya apakah karakter dan gaya kepemimpinan Kalla yang seperti itu bisa diterima masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya terkonsentrasi di Jawa? Belum lagi mitos bahwa calon presiden selain dari Jawa tidak akan menang dan mampu menduduki kursi presiden di negeri ini.
Memang dikotomi Jawa-non Jawa tidak bisa lepas dari pasangan Capres dan Cawapres. Dengan keterwakilan Jawa dan non-Jawa dalam pasangan JK-Wiranto mungkin bisa menjadikan pertimbangan bagi masyarakat luar Jawa kenapa harus memilih pasangan ini.
Sebenarnya permasalahan dari pasangan ini tidak hanya soal gaya kepemimpinan, Kalla juga mempunyai PR besar dalam memutihkan kembali pandangan publik terhadap Wiranto yang dianggap terlibat pelanggaran berat HAM di Timor timur beberapa tahun silam.
Tetapi mereka yakin bahwa mereka mempunyai peluang besar untuk menang karena mereka menganggap bahwa pasangan mereka adalah yang paling ideal dan mampu merumuskan agenda perubahan yang lebih cepat dan lebih baik sesuai hati nurani.
. . .
Setelah kita ketahui bersama, semua pasangan membawa kelebihan maupun kekurangannya masing-masing. Mereka sama-sama memanfaatkan celah kekurangan tersebut untuk saling menjatuhkan satu sama lain.
Tetapi terlepas dari itu semua, mereka sama-sama mempunyai visi mulia yang sangat meyakinkan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik (insyaallah).
]]>Penurunan BI rate
Bank Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan moneternya dengan menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin dari dari 7,5 % menjadi 7,25 %. Penurunan ini diharapkan dapat mendongkrak sektor riil dan peningkatan kapasitas industri domestik. Di sisi lain, harapannya dengan suku bunga acuan yang menurun akan memberi sentimen positif ke bursa saham dan obligasi karena investor akan menyebar portofolio investasinya ke bursa.
Efektivitas
Tapi penuruan BI rate ini tidak akan efektif jika tidak diikuti oleh penurunan suku bunga kredit perbankan (lending rate), bahkan tidak akan berefek apa-apa, khususnya pada sektor riil dan produksi dalam negeri.
Seharusnya perbankan harus cepat menyesuaikan penurunan BI rate itu dengan menurunkan lending rate-nya. Logikanya penurunan lending rate ini akan meringankan beban bunga bagi debitur, sehingga juga membantu menyehatkan keuangan perusahaan dan mendorong permintaan kredit baru. Kesulitan likuiditas juga diharapkan dapat teratasi.
Tetapi kenyataannya sampai saat ini belum ada bank yang menurunkan lending rate-nya, sehingga efektivitas belum bisa dirasakan. Sempat timbul prasangka buruk kalau perbankan memanfaatkan selisih rate ini untuk tujuan komersial.
-
No.11/14/PSHM/Humas
Setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan di dalam dan luar negeri, Bank Indonesia pada hari ini memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 7,25%.
Gambaran dan perkembangan ekonomi global yang membaik direspon secara positif seperti terlihat dari berbagai indikator keuangan seperti indeks pasar saham dunia, dan spread premi risiko yang menurun tajam. Hal ini mendorong kembalinya modal masuk ke emerging markets termasuk ke Indonesia, yang berdampak pada penguatan mata uang Rupiah, peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan dan perbaikan yield Surat Utang Negara. Namun Bank Indonesia mencermati bahwa perekonomian dunia diperkirakan masih mengalami kontraksi meskipun dengan laju yang melambat.
Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia 2009 masih akan berada pada kisaran 3-4%, didukung oleh permintaan domestik yang cukup baik disertai kinerja ekspor yang lebih baik dari perkiraan semula. Sementara itu, inflasi 2009 diperkirakan dapat mencapai batas bawah kisaran 5-7%. Pada akhir April 2009 cadangan devisa Indonesia meningkat hingga mencapai 56,57 miliar dolar AS.*
Kondisi perbankan nasional tetap terjaga baik. Rasio kecukupan modal masih cukup tinggi yakni 17,4% dengan Gross Non Performing Loan (NPL) tetap terkendali di bawah 5%. Likuiditas Perbankan, termasuk likuiditas dalam pasar uang antar bank makin membaik dan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat. Penyaluran kredit dalam triwulan I-2009 masih belum optimal, meskipun diharapkan akan meningkat dalam triwulan II-2009. *
*Data Bank Indonesia
]]>
(QS. Ar-Ruum [30]: 41)
Sungguh, Allah Maha Merencanakan Sesuatu, dan itu tidaklah sia-sia…
Allah memberikan musibah kepada manusia, namun ternyata musibah itu berbuah kebaikan. Tanpa disadari, mereka yang ditimpa musibah, malah membuatnya semakin dekat kepada Allah. Ia meratap dan memohon kepada Allah agar diselamatkan dan dibebaskan dari musibah itu.
Yang semula tak ingat akan Tuhannya, seketika itu langsung mengingatkan dirinya akan ketidakberdayaan tanpa kekuatan dan kekusasaan-Nya. Segala cara ia berjanji kepada Allah untuk berubah menjadi orang yang lebih baik agar ia diselamatkan dari musibah itu.
Sungguh, musibah telah merubah besi berkarat menjadi emas. Musibah telah merubah si jahat menjadi baik dan si durhaka menjadi tha’at.
Wahai sahabatku, jika Allah memberi musibah kepadamu, bukan berarti Dia benci kepadamu. Justru Dia telah menunjukkan kasih sayang-Nya kepadamu. Dia mengingatkanmu untuk segera kembali, memohon kepada-Nya, banyak mengingat-Nya, dan beristighfar atas segala kesalahan yang pernah engkau lakukan.
Siapakah orang yang tidak ingin diingatkan apabila didepannya ada jurang yang menganga? Dan apakah dikatakan tidak sayang kpd orang yang memperingatkan??
Siapakah orang yang tidak ingin ditegur apabila yang dilakukannya itu salah? Dan apakah yg memberi teguran itu dikatakan tidak sayang??
Demikianlah cara Allah mengingatkan kita. Dengan itu semua, kita pun kembali kepada-Nya. Dan Allah sangat senang dengan orang yang “kembali” melebihi seseorang yang menemukan kembali ontanya yang telah hilang di padang pasir.
Wallahu a’lam bisshawab…
]]>
Hujan deras kritikan menghampiri Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah beberapa hari pemilu dihelat. Mulai elit parpol, politisi, akademisi, mahasiswa sampai masyarakat mengkritisi kinerja KPU. Bahkan sampai ada pernyataan bahwa pemilu kali ini adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah berdirinya RI.Selain kecurangan2, DPT-lah yang paling disoroti disini. Mulai warga negara yang hilang hak pilih karena tidak terdaftar di DPT, banyaknya “pemilih hantu”, orang sudah mati memilih, dan anak baru lahir pun juga ikut memilih. Ujung-ujungnya legitimasi yang dipertanyakan.
Pemenang boleh dipaksakan ada; tapi kalau masyarakat menganggap pemilu tidak legitimate, untuk apa pemenang yang nantinya jg dipertanyakan soal legitimasinya.
Siapa yang bersalah?KPU-kah?
Tidak sedikit yang mengusulkan pembubaran KPU. apakah itu solusi tepat, mengingat pemilihan ketua KPU jg membutuhkan waktu untuk dilakukan fit and proper test oleh DPR. Sedangkan agenda KPU yang sangat padat sampai pilpres nanti.
Jika memang KPU biangnya, dimanakah kredibilitas KPU sbg EO Pemilu 2009?
“Pemilu=demokrasi? bole laah… Legitimasi?? nanti dulu!”
]]>